SIARAN PERS
No. 85/MC.TDBM/11/2010
CASH FOR WORK MERAPI HINGGA 31 APRIL
Yogyakarta, 26/11/2010 (Media Center Kominfo, 20:00)-Pemerintah menetapkan Program Cash for Work (padat karya) dijalankan hingga 31 April 2011 untuk empat kabupaten (Magelang, Klaten, Boyolali dan Sleman) terdampak bencana Merapi di Jawa tengah dan DI Yogyakarta. Bentuk kegiatan padat karya ini diserahkan kepada masing-masing kementerian dan lembaga yang pro rakyat dengan pendanaan bersumber dari APBN.
Menurut Sujana Royat, Deputi Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarat, sekaligus Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Masyarakat, timnya bertugas mendorong masyarakat mendapatkan pendapatan tunai. “Terutama pengungsi, setelah mereka mendapat jaminan hidup berupa beras dan lauk pauk serta hunian sementara, mereka juga butuh usaha dan kerja,” jelasnya di Media Center Tanggap Darurat Merapi Jalan Kenari No 14A, Yogyakarta, Jumat (26/11).
Sebelumnya, Program Cash for Work sudah diluncurkan untuk membantu petani salak di Desa Srumbung. Sekitar 2.500 hektar salak pondoh, sebagai aset ekonomi masyarakat, dipulihkan. “Kalau kita telat memulihkan, maka akan rusak dan mulai dari nol dan menunggu lima tahun lagi. Dengan program ini, diharapkann dua tahun lagi sudah berproduksi dengan kualitas baik,” kata Sujana.
Dijelaskan, Tim Pemulihan Ekonomi Masyarakat dibentuk Menko Kesra sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Gubernur Jateng dan DIY serta Kepala BNPB. Tim ini juga merupakan hasil dari Sidang Kabinet dengan arah penggunaan dana untuk pemulihan ekonomi masyarakat. “Presiden sudah mengirim surat kepada Menteri Keuangan tentang revisi DIPA 2010, termasuk sisa anggaran yang bisa dipergunakan untuk di sektor masing-masing,” jelasnya.
Melalui Surat Edaran Menteri Keuangan, masing-masing kementerian dan lembaga pro rakyat bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk Cash for Work. “Intinya adalah memfungsikan kembali sarana dan prasarana umum. Sedangkan pemahaman secara luas adalah memulihkan sarana ekonomi masyarakat,” kata Sujana.
Data hingga hari ini, ujar Sujana, tersedia Rp551,796 miliar, yang antara lain dari Kementerian Pendidikan Nasional Rp299,664 miliar, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,9 miliar, Kementyerian Perumahan Rakyat Rp2,616 miliar (belum termasuk untuk perumahan Rp177,4 miliar), Kementerian Sosial Rp15 miliar, Kementerian PU Rp12 miliar dan BNPB Rp9 miliar. Data ini akan terus bertambah dengan pengawasan di bawah tim.
_________
Kontak : Hermana, BNPB
Telepon : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp : 0812 9691864
Kontak : SelamattaSembiring, BadanInformasiPublikKementerianKominfo
Hp : 08128334942
Audio:
Audio:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar