No. 127/MC.TDBM/12/2010

SIARAN PERS

No. 127/MC.TDBM/12/2010

1.072 SISWA SD DI CANGKRINGAN DAN PAKEM TEMPATI 6 SHELTER

Yogyakarta, 06/12/2010 (Media Center Kominfo, 16:30)-Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) merencanakan enam shelter School di Kecamatan Cangkringan dan Pakem Kabupaten Sleman untuk menampung 1.072 siswa dari sembilan SD.

Pembangunan shelter tersebut untuk menangani proses belajar mengajar siswa yang terkena korban merapi. “Pembangunan shelter sangat perlu, sekitar 50% sekolah di Cangkringan rusak berat. Jelas mereka butuh tempat yang nyaman untuk proses belajar mengajar. Kondisi sekolah 9 SD tersebut kebanyakan rusak berat dan tertimbun pasir,” ujar Kepala Disdikpora Kabupaten Sleman Suyamsih dalam konferensi pers di Media Center Tanggap Darurat Bencana Merapi di Jl Kenari No 14A, Yogyakarta, Senin  (6/12).

Lokasi enam shelter tersebut, Shelter School di Banjar Glagaharjo untuk 169 siswa SD Glagaharjo dan 155 siswa SD Srunen, Shelter School di Pagerjurang Kepuharjo untuk 95 siswa SD Petung dan 128 siswa SD Batur, Shelter School di Plosokerep Umbulharjo untuk 97 siswa SD Pangukrejo, Shelter School di Gondangpusung Wukirsari untuk 86 siswa SD Gungan, Shelter School di Kuwang untuk 157 siswa SD Bronggang Baru 98 siswa SD Cangkringan I dan 87 siswa SD Cangkringan II.

Suyamsih mengatakan tiap satu unit shelter SD akan mendapatkan fasilitas enam ruang kelas, satu ruang guru, satu ruang tempat penyimpanan bahan pelajaran, 7 unit MCK, meja kursi siswa 32 set/kelas, meja kursi guru 12 set, papan tulis 9 unit, almari 8 buah, rak buku 3 buah, satu unit komputer, satu unit mesin ketik dan buku teks. “Shelter tersebut harus memiliki standar kelayakan untuk proses belajar mengajar, yaitu memiliki ruang seluas 56 meter persegi, meja, kursi lengkap serta jarak antar kelas 30 meter untuk mengurangi kebisingan,” jelas Suyamsih.

_________

Kontak         : HartjeWinerungan, KabidHumas BNPB

Telepon       : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)

Hp               : 0815 9926 781

Kontak         : SelamattaSembiring, BadanInformasiPublikKementerianKominfo

Hp               : 08128334942         

No. 126/MC.TDBM/12/2010

SIARAN PERS

No. 126/MC.TDBM/12/2010

HADAPI UAN, SISWA SMA SLEMAN DAPAT PENDAMPINGAN KHUSUS

Yogyakarta, 06/12/2010 (Media Center Kominfo, 16:00)- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman akan memberikan pendampingan khusus bagi siswa kelas 3 SMA dan sederajat untuk menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN) Tahun Ajaran 2010/2011.

Kepala Disdikpora Kabupaten Sleman Suyamsih mengatakan pendampingan khusus ini dilakukan bagi siswa yang terdampak bencana Gunung Merapi. “Kami telah menyiapkan strategi khusus untuk mendampingi mereka supaya materi pelajaran yang akan di-UAN-kan bisa dipahami dengan baik,” jelas Suyamsih di Media Center Tanggap Darurat Merapi Jl Kenari 14A, Yogyakarta, Senin (6/12).

Strategi khusus tersebut antara lain memberikan try out empat kali kepada siswa dan tambahan jam belajar dua sampai tiga jam per hari. Guru-guru kelas 3 SMA dan sederajat diundang untuk membedah soal tentang kisi-kisi ujian, sehingga guru dan murid bisa memahami materi ujian.

Mengenai biaya pendidikan untuk SD dan SMP akan digratiskan. Bahkan, untuk siswa SMA yang mempunyai kartu raskin tidak akan dipungut biaya. “Mengingat korban Merapi tidak hanya siswa SD dan SMP maka siswa SMA akan diusahakan untuk mendapatkan bebas biaya. Kami akan memprosesnya, sehingga tidak ditagih. Untuk SMA, mereka akan mendapatkan Rp1,6 juta per anak, sedangkan SMK akan mendapat Rp1,8juta per anak untuk Januari-Desember,” papar Suyamsih.

Meski banyak siswa yang mengalami ketertinggalan materi pelajaran, lanjut Suyamsih, pihaknya optimis siswa akan sukses UAN. Pihaknya akan memfokuskan program tambahan pelajaran yang akan di-UANkan.

Suyamsih mengaku terus melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah. Pengawas sekolah akan berkoordinasi dengan guru-guru di semua sekolah SMA di Sleman. Masing-masing sekolah akan dikontrol, sehingga bisa diketahui materi dan kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan. ”Tambahan pelajaran ini akan dimulai pada semester II sampai kompetensi yang harus dicapai terpenuhi, yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah,” paparnya.

Beberapa penyesuaian juga dilakukan. Antara lain libur semester I yang semula tangal 20 sampai 31 Desember 2010 ditiadakan. Lalu pembagian rapot semester I pada 31 Desember 2010, kemudian kegiatan belajar mengajar pada semester II akan dimulai pada 3 Januari 2011. Penyesuaian lainnya adalah kegiatan siswa di luar sekolah akan dijadwalkan ulang sesuai dengan situasi dan kondisi, sekaligus sebagai rasa empati kepada siswa yang tertimpa bencana Merapi.

_________

Kontak         : HartjeWinerungan, KabidHumas BNPB

Telepon       : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)

Hp               : 0815 9926 781

Kontak         : SelamattaSembiring, BadanInformasiPublikKementerianKominfo

Hp               : 08128334942         

No. 125/MC.TDBM/12/2010

SIARAN PERS

No. 125/MC.TDBM/12/2010

BNPB BELI TERNAK HIDUP, KEMTAN GANTI TERNAK MATI

Yogyakarta, 06/12/2010 (Media Center Kominfo, 14:30)-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menjelaskan berdasarkan kebijakan pemerintah tugasnya adalah membeli ternak warga yang masih hidup. Sedangkan untuk ternak yang mati, akan mendapat bantuan sosial (bansos) berupa ternak hidup dari Kementerian Pertanian.

“Warga yang memiliki ternak mati akan mendapatkan bansos ternak hidup. Tugas itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah,” jelas Syamsul di depan ratusan korban Merapi yang berunjukrasa di halaman Media Center Tanggap darurat bencana Merapi Jl Kenari No 14 A, Yogyakarta, Senin (6/12).

Warga, yang mengatasnamakan Forum Rakyat Korban Merapi (Forkom), menuntut janji-janji pemerintah terkait ternak, huntara dan kebijakan lainnya yang mereka baca di media massa. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.  “Kami belum mendapatkan ganti rugi ternak mereka yang mati ataupun yang masih hidup dari pemerintah,” ujar Gianto, perwakilan pengunjukrasa dalam orasinya.

Kepada para pengunjuk rasa, Syamsul menjelaskan bahwa ketika terjadi bencana besar dan banyak ternak yang mati, pada tanggal 5 Desember 2010 yang lalu, Presiden bertanya, kenapa tidak mau turun? “Lantas saya jawab, karena memberatkan sapinya. Agar masyarakat mau turun, maka sapi milik masyarakat tersebut lebih baik dibeli. Jadi, yang saya beli adalah yang hidup. Yang saya beli adalah sapi yang hidup. Itu tugas saya pada saat tanggap darurat ini,” katanya.

Berdasarkan UU, jelas Syamsul, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi akan ditugaskan kepada kementerian atau lembaga. Syamsul mempersilakan masyarakat membantu pelaksanaan tugas pemerintah. “Tapi, jangan pura-pura bantu. Seperti dulu ada warga Klaten yang katanya akan membantu penyelamatan ternak sapi, ternyata malah membawa lari ternak tersebut,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian telah mendata ada 2.907 warga di lereng Merapi yang akan menerima bansos berupa hewan ternak sehat. Mereka adalah warga yang ternaknya mati akibat bencana Gunung Merapi.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Ternak Kementerian Pertanian Prabowo dalam konferensi pers di Media Centger beberapa waktu lalu, mengatakan ternak yang dijual kepada pemerintah akan dibansoskan kepada peternak yang ternaknya mati. Penggantian ternak yang mati dananya diambil dari APBN 2011 Kementerian Pertanian.

Pemerintah telah menganggarkan Rp100 miliar untuk membeli ternak masih hidup milik warga. Ternak yang sehat akan dibagikan lagi kepada warga yang ternaknya mati. Sedangkan ternak yang sakit, akan disehatkan terlebih dahulu. Jadi, jumlah ternak yang sudah dibeli tidak mencukupi untuk dibagikan, maka pemerintah akan memenuhi kebutuhan tersebut dari APBN 2011.

Pemerintah telah membentuk struktur organisasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan seluruh eselon 1 di lingkungan Kementerian Pertanian. Di lapangan, ada tim rehabilitasi untuk menghitung berapa kerugian petani. Pemerintah tidak akan memberikan ternak sakit kepada penerima bansos. Jika ternak yang dibeli dari warga ada yang sakit, maka akan disembuhkan dulu.

Pemerintah sudah menghitung jumlah anggaran per kabupaten yang harus dikeluarkan dan akan dicairkan hari ini. Hasil pendataan akhir dari tim di lapangan, ternak yang akan dijual sebanyak 3.881 ekor. Petani akhir-akhir ini sebenarnya menghendaki ternak tidak dijual, karena melihat kondisi Merapi yang mulai membaik. Di samping itu, didata pula 414 ekor ternak yang djual sendiri oleh pemiliknya.

Terkait harga ternak, telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian. Ternak potong jantan Rp22.000/kg berat hidup, betina tidak produktif Rp20.000/kg berat hidup, pedhet (anak sapi) Rp2.5-5jt/ekor, ternak dara Rp7jt/ekor, betina bunting Rp9jt/ekor dan sapi perah laktasi (produktif) Rp10jt/ekor.

_________

Kontak         : HartjeWinerungan, KabidHumas BNPB

Telepon       : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)

Hp               : 0815 9926 781

Kontak         : SelamattaSembiring, BadanInformasiPublikKementerianKominfo

Hp               : 08128334942         

No. 124/MC.TDBM/12/2010

SIARAN PERS

No. 124/MC.TDBM/12/2010

KEPALA BNPB TEGASKAN LOKASI AMAN DI LUAR KRB 2,5 KM

Yogyakarta, 06/12/2010 (Media Center Kominfo, 14:00)–Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menegaskan lokasi aman untuk tempat tinggal tetap, termasuk hunian sementara (huntara), adalah di luar batas Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3, yaitu di luar radius 2,5 km dari Gunung Merapi.

Penegasan ini disampaikan Syamsul menjawab tuntutan ratusan korban Merapi yang berunjukrasa di halaman Media Center Tanggap darurat bencana Merapi Jl Kenari No 14 A, Yogyakarta, Senin (6/12). “Lokasi harus sesuai dengan rekomendasi PVMBG. Tapi untuk tempat tinggal tetap itu nanti pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.

Syamsul menekankan pentingnya penetapan lokasi berdasarkan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) ini demi keamanan warga dari ancaman bahaya Merapi di masa-masa yang akan datang.

Diungkapkan, di Jawa Tengah ada warga menolak lokasi huntara yang ditawarkan pemerintah daerah setempat. Menurut Syamsul, silakan saja warga bersama pemerintah daerah mencari lokasi lain sepanjang tetap di luar radius 2,5 km dari Merapi.

Mengenai huntara, Syamsul menegaskan akan diberikan kepada korban Merapi yang rumahnya rusak berat. Pembangunannya dipastikan melibatkan warga. Sedangkan kebutuhan akan listrik di huntara dipastikan akan difasilitasi secara gratis.

Syamsul mengingatkan tugas BNPB adalah untuk penanggulangan bencana. “BNPB tidak akan mengambil alih tugas pemda, tanggungjawab huntara ada pada Dinas PU Prov DIY. BNPB tetap akan Tut Wuri Handayani, BNPB akan memberi dukungan, Masyarakat dipersilakan untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan tugas pemerintah,” paparnya.

Sebelumnya, Gianto, perwakilan pengunjukrasa, dalam orasinya mengatakan beberapa tuntutan warga. Antara lain mereka belum mendapatkan ganti rugi ternak mereka yang mati ataupun yang masih hidup dari pemerintah. Pengunjukrasa, yang mengatasnamakan Forum Rakyat Korban Merapi (Forkom), juga menyampaikan tuntutan penyediaan huntara dan fasilitas ekonomi untuk korban Merapi, termasuk listrik gratis.

Tuntutan lainnya, warga meminta korban bencana di posko mandiri tetap mendapatkan haknya. Sedangkan terkait penentuan lokasi tempat tinggal tetap harus ada partisipasi dari warga dan dilakukan secara transparan. Tuntutan lainnya adalah pemutihan kredit bagi korban bencana.

_________

Kontak         : HartjeWinerungan, KabidHumas BNPB

Telepon       : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)

Hp               : 0815 9926 781

Kontak         : SelamattaSembiring, BadanInformasiPublikKementerianKominfo

Hp               : 08128334942