Senin, 22 November 2010

Laporan Aktivitas Gunung Merapi Tanggal 22 November 2010 Pukul 00:00-12:00 WIB

Laporan Aktivitas Gunung Merapi Tanggal 22 November 2010 Pukul 00:00 - 06:00 WIB

No. 64/MC.TDBM/11/2010

SIARAN PERS
No. 64/MC.TDBM/11/2010

BUMN DIMINTA BANTU HIDUPKAN USAHA DI LERENG MERAPI
Yogyakarta, 22/11/2010 (Media Center Kominfo, 17:00) - Pemerintah DI Yogyakarta berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memberikan bantuan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada pelaku usaha yang mengalami kerugian dan tutup akibat terkena dampak letusan Gunung Merapi.
Bantuan tersebut diharapkan dapat kembali menggerakkan roda perekonomian masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi. Terutama bagi para pengungsi yang nantinya akan menempati hunian sementara (huntara) yang disediakan pemerintah. “Kami berharap ada bantuan dari BUMN, sehingga perusahaan bisa tetap jalan dan masyarakat juga bisa menghidupi keseharian mereka,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi DI Yogyakarta Astungkoro di Media Center Tanggap Darurat Merapi di Jalan kenari No 14A Yogyakarta, Senin (22/11).
Akibat letusan Merapi, kegiatan perekonomian penduduk di Yogyakarta, khususnya yang berada di sekitar lereng gunung Merapi, menjadi lumpuh. Sebelum letusan, pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta cukup baik, pertumbuhan sekitar 4 sampai 5%. Bahkan, situasi terakhir sebelum meletus yakni pada September menncapai 5,02%. “Sebenarnya cukup baik. Ditopang beberapa jalur lapangan usaha. Yang paling primadona adalah pedagang, hotel dan restoran,” ujarnya.
Yogyakarta juga ditopang dengan industri jasa, pertanian dan konstruksi. Seperti Kabupaten Sleman yang merupakan penyumbang pertumbuhan perekonomian, dimana terdapat sejumlah usaha industri, jasa, pengolahan dan pertanian yang terbesar.
Namun, kegiatan usaha di Sleman kini belum bisa berjalan. Banyak kegiatan usaha di antaranya 55 koperasi yang di dalamnya terdapat koperasi ternak, simpan pinjam dan industri agro, mengalami kerugiannya hingga Rp35 miliar per hari. “Tanggal 26 Oktober hingga hari ini kerugiannya besar. Ada satu koperasi peternakan terbesar rugi mencapai Rp7,7 miliar,” ungkapnya.
Hal ini harus segera ditangani, bila tidak maka dalam satu bulan ke depan akan menjadi kerugian yang lebih besar. Astungkoro juga mengingatkan untuk menghidupkan kegiatan ekonomi diperlukan infrastruktur yang berjalan, di antaranya irigasi, listrik serta sanitasi yang baik. “Kegiatan ekonomi jalan, mestinya infrastruktur juga jalan, karena menjadi pendukung kegiatan perekonomian. Prinsip dan arahan Gubernur serta Menteri terkait adalah usaha porduksi yang dulu ada harus tumbuh kembali. Koperasi harus hidup,” pungkasnya.
_________

Kontak         : HartjeWinerungan, KabidHumas BNPB
Telepon       : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp               : 0815 9926 781

Kontak         : Selamatta Sembiring, Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo
Hp               : 08128334942

No. 63/MC.TDBM/11/2010

SIARAN PERS
No. 63/MC.TDBM/11/2010

DINAS PARIWISATA DIY UPAYAKAN RECOVERY IMAGE JOGJA
Yogyakarta, 22/11/2010 (Media Center Kominfo, 15:00) - Dinas Pariwisata Provinsi DI Yogyakarta segera melakukan image recovery atau mengembalikan kesan orang terhadap Jogja sebagai kota tujuan wisata. Antara lain dengan melibatkan mahasiswa membersihkan Candi Borobudur dan Prambanan dari abu vulkanik Merapi.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DI Yogyakarta Tazbir mengatakan pihaknya mengajak seluruh insan pariwisata serta masyarakat, termasuk mahasiswa. “Setelah masa tanggap darurat selesai, maka Dinas Pariwisata harus segera masuk  untuk image recovery Jogja,” katanya di Media Center Tanggap Darurat Bencana Merapi di Jalan kenari No 14A Yogyakarta, Senin (22/11).
Ia mengajak seluruh insan pariwisata untuk eksis berbuat sesuatu. Salah satunya dua candi yang kondisinya menjadi banyak pertanyaan orang. “Hari ini kita sepakat rame-rame sekitar 200 orang datang ke Borobudur pada 24-30 November untuk membersihkan. Diharapkan  setelah itu Borobudur sudah bisa dikunjungi wisatawan,” ujarnya.
Pihaknya memang sangat berharap industri pariwisata masih dapat berjalan dengan baik, mengingat di tahun ini masih ada dua kali event besar, yaitu perayaan Natal dan Tahun Baru yang biasanya orang banyak berkunjung ke Yogyakarta. “Mudah-mudahan dengan keyakinan yang kami miliki, bisa membuat pemulihan berjalan lebih cepat,” tambahnya.
Ia mengharapkan insan pers dapat membantu pemulihan kembali industri pariwisata Jogja. Ia juga meminta kepada insan pers untuk tidak memberitakan tentang larangan berkunjung ke Jogja. “Mari kita informasikan berita-berita yang menyejukkan untuk sama-sama membangun kembali Jogja,” katanya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang media asing, nasional dan lokal untuk datang ke Jogja untuk dipertemukan dan diajak bersama-sama berbicara mengenai kondisi Jogja yang sebenarnya. Kawasan di luar zona bahaya atau 15 Km dari puncak merapi, seperti Malioboro, Tugu, Alun-alun, serta kawasan Keraton, tetap dibuka. Jarak Kota Yogyakarta cukup jauh dari puncak Merapi, yakni sekitar 40 Km.
Meski demikian, Tazbir  menegaskan pihaknya pasti turut membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang secara tegas melarang siapapun, termasuk wisatawan, mendekati lereng Merapi untuk masuk zona bahaya.  “Jika diminta, kami siap membantu melarang warga yang ‘berwisata’ ke lereng Merapi. Kita akui banyak wisatawan yang karena keingintahuannya nekat masuk zona bahaya. Kita juga punya patroli polisi pariwisata,” katanya.
Nanti, lanjutnya, jika kondisi Merapi sudah benar-benar aman, bisa saja dipikirkan untuk membuat paket wisata melihat bekas timbunan lava Merapi. Selama ini, di kawasan lereng Merapi memang ada dikenal Lava Tour, yakni kegiatan wisata ke lokasi-lokasi tertentu bekas timbunan lava dan lahar. “Tapi, itu nanti setelah Merapi benar-benar aman,” tandasnya.
_________

Kontak         : HartjeWinerungan, KabidHumas BNPB
Telepon       : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp               : 0815 9926 781

Kontak         : Selamatta Sembiring, Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo
Hp               : 08128334942

No. 62/MC.TDBM/11/2010

SIARAN PERS
No. 62/MC.TDBM/11/2010

AWAS MERAPI BELUM SELESAI
Yogyakarta, 22/11/2010 (Media Center Kominfo, 13:00) - Erupsi Gunung Merapi belum selesai, sehingga status aktivitas masih berada pada tingkat ‘Awas’ atau level 4. Meski demikian, daerah ancaman mulai menciut, karena awan panas yang terjadi diperkirakan tidak melebihi batas yang direkomendasikan.
Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian Subandriyo mengatakan hal tersebut, terkait masih terjadi awan panas pada Minggu (21/11) pukul 17.20 hingga 19.25 WIB. “Kemudian banjir lahar dan awan panas ini secara bersamaan berhenti pukul 19.25 WIB dan nampak normal kembali. Kemudian pada Senin (22/11) dinihari juga terjadi awan panas pada pukul 00.15 hingga 00.18 WIB sebanyak dua kali,” jelasnya di Media Center Tanggap Darurat Bencana Merapi, Jalan kenari No 14A, Yogyakarta, Senin (22/11).
Meski dalam beberapa hari terakhir intensitas erupsi Merapi menurun, namun masih terjadi banjir lahar yang disertai awan panas guguran terus menerus. Menurut Subandriyo, kejadian ini bukan hal yang luar biasa, karena aktivitas awan panas guguran akan berlangsung cukup lama. Dalam keadaan normal pun bisa mencapai tiga bulan.
Sayangnya, pada kejadian Senin dini hari, pihaknya tidak bisa melihat arah awan panas kemana, tetapi hanya terjadi hujan abu tipis di sekitar Pakem dan Keteb. Pada cuaca mendung disertai hujan, pihaknya tidak bisa memperkirakan seberapa jauh awan panas yang terjadi. Tetapi, dari pengamatan visual di lereng Merapi, nampak terjadi banjir di Kali Senowo dan Krasak di sebelah barat dan barat daya, kemudian juga di Kali Boyong terjadi banjir lahar kecil.

_________

Kontak         : HartjeWinerungan, KabidHumas BNPB
Telepon       : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp               : 0815 9926 781

Kontak         : Selamatta Sembiring, Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo
Hp               : 08128334942

No. 61/MC.TDBM/11/2010

SIARAN PERS
No. 61/MC.TDBM/11/2010


SELAMATKAN KEBUN SALAK, BNPB LAKUKAN CASH FOR WORK
Yogyakarta, 22/11/2010 (Media Center Kominfo, 13:00) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan cash for work (program padat karya) untuk menyelamatkan pohon salak yang terkena dampak letusan merapi. Kegiatan ini akan berlangsung dalam waktu 10 hbingga 15 hari ke depan.
“Program cash for work yang kita segera laksanakan adalah penyelamatan pohon salak,” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Soetrisno di Media Center Tanggap Darurat Bencana Merapi di Jalan Kenari No14A Yogyakarta, Senin (22/11).
Saat ini, terdapat lahan perkebunan salak 2.500 hektar di Magelang dan 1.500 hektar di Sleman yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Merapi. Jika tidak segera ditangani, maka dalam waktu 10 sampai 15 hari ke depan diperkirakan sekitar 3 juta pohon di Sleman dan 6 juta di Magelang akan mati. Butuh empat sampai lima tahun apabila dilakukan penanaman awal hingga panen.
Perlu penanganan khusus untuk pemulihan dan penyelamatan pohon salak serta membangunkan kembali aktivitas masyarakat agar roda perekonomian di sekitar lereng merapi tidak lumpuh. “Program cash for work ini akan menghidupkan perekonomian, dimana tidak saja bagi para pengungsi, tetapi warga lain sekitar pengungsi yang lumpuh kegiatan perekonomiannya,” katanya.
Secara teknis, dalam waktu 15 hari ke depan, harus dilakukan pemotongan tangkai pohon salak yang layu, karena abu vulkanik. Dari pemotongan tersebut, diharapkan tunas-tunas pohon baru dapat hidup kembali dan pelepah yang dipotong juga dapat diolah menjadi pupuk kompos. “Program ini diupayakan membantu pemotongan membersihkan, menyemprot dan mengolah pelepahnya menjadi kompos,” kata Soetrisno.
Salak Magelang dan Sleman sangat terkenal hingga mancanegara sebagai produk ekspor dan menjadi devisa bagi negara. Untuk penyelamatan aset ini, akan dilibatkan sekitar 11.000 tenaga kerja, khususnya di Magelang untuk membersihkan sekitar 6 juta pohon dan 6.000 tenaga kerja untuk 3 juta pohon di Sleman. “Itu nanti yang akan kita pekerjakan untuk membantu percepatan pemulihan pohon salak. Mereka kita beri upah, mereka sebagian besar petani salak itu sendiri dan sisanya penduduk sekitar,” ujarnya.
Mereka akan dibekali dengan sarung tangan dan sepatu khusus untuk menyemprot abu vulkanik. Mereka akan diberikan Rp30.000 per orang perhari selama 10 hari. Bagi mereka yang memiliki skill akan ditunjuk sebagai mandor dan diberikan upah mulai dari Rp50.000 hingga Rp75.000, sesuai ketrampilan masing-masing.
Mengenai anggaran, Soetrisno mengungkapkan pembiayaan sepenuhnya dialokasikan oleh BNPB. Khusus untuk Magelang, pihaknya akan menganggarkan dana Rp8 miliar dan untuk Sleman Rp5 miliar. “Diharapkan dengan program ini paling tidak petani tertolong. Mendapatkan uang tiap hari. Tanpa adanya pembatasan warga mulai dari kepala keluarga ibu serta anak dewasa bisa bekerja di sini,” tambahnya.
Mulai besok (Selasa atau Rabu), mereka akan bekerja sekitar 6-8 jam per hari dan selama 10 hari ke depan mendapatkan Rp300 ribu. Capaian lainnya, mereka yang bekerja juga diharapkan bisa sekaligus membersihkan rumahnya sendiri atau menyempatkan mengurus kebun pribadi.
Program cash for work, kata Soetrisno, akan berjalan selama satu tahun, tidak hanya bidang pertanian saja, tetapi bidang lain seperti pembangunan insfrastruktur juga akan dilakukan program semacam ini yang akan melibatkan warga sekitar untuk dipekerjakan.
“Sampai tahun depan kita laksanakan dengan kegiatan lainnya. Masing-masing kementerian akan membuat program kerja cash for work,” pungkasnya.

_________

Kontak         : HartjeWinerungan, KabidHumas BNPB
Telepon       : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp               : 0815 9926 781

Kontak         : Selamatta Sembiring, Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo
Hp               : 08128334942

No. 60/MC.TDBM/11/2010


SIARAN PERS
No. 60/MC.TDBM/11/2010

TIM TASK FORCE KEMTAN TANGANI TERNAK KORBAN MERAPI
Yogyakarta, 22/11/2010 (13:50 WIB) Tim Task Force bentukan Kementerian Pertanian (Kemtan) saat ini sudah melakukan berbagai upaya penanganan ternak korban bencana alam Merapi.  Tim yang terdiri dari tim identifikasi, evakuasi dan eksekusi ini melakukan upaya penanganan ternak, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati.

“Kami melakukan berbagai upaya, terhadap ternak yang mati dan hidup serta yang masih berada di tempat penampungan evakuasi,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nanang Suwandi kepada wartawan di Media Center Tanggap Darurat Bencana Merapi, Jalan kenari No 14A, Yogyakarta, Senin (22/11).

Upaya yang dilakukan di antaranya memusnahkan ternak yang sudah mati dan menjadi bangkai serta memfasilitasi peternak yang menginginkan sapinya dijual. Saat ini, sudah 46 ekor sapi yang dibeli dari peternak. Tim ini masih melakukan jejaring informasi serta pendampingan dengsan kerjasama Bank Pembangunan Daerah untuk memfasilitasi para peternak melalui tim eksekusi.

Koordinator Divisi Evakuasi Penanganan Ternak Korban Merapi Ida cahyati mengatakan timnya telah mengevakuasi 9.973 ternak di sejumlah kabupaten, di antaranya di Sleman 3.221 ekor sapi, Magelang 2.325, Boyolali 1.305 dan Kabupaten Klaten 2.442 ekor sapi. Dari total 9.973 sapi tersebut tersebar di beberapa titik evakuasi, di antaranya di Sleman (64 titik) di Klaten (64 titik0 Magelang (12 titik) Boyolali (53 titik) jumlahnya 193 titik evakuasi.

Dari data semua Kabupaten, ada sejumlah sapi yang mati total di Sleman 2.394 ekor, Klaten 357, Magelang 11 dan Boyolali 66 ekor. “Sehingga sapi mati di DIY dan Jateng mencapai 2.828 ekor sapi,” ujarnya.

Sedangkan untuk sapi yang dijual oleh peternak jumlahnya mencapi 303 ekor dan yang sudah tercatat mau dijual sebanyak 3.783 ekor sapi.

Koordinator Tim Eksekusi dan Distribusi Ali Agus mengatakan dari hasil tim identifikasi, pihaknya kemudian melakukan eksekusi ternak, baik yang mati, masih hidup dan mau dijual atau yang masih hidup dan berada di tempat-tempat penampungan. Data dibutuhkan untuk pemberian pakan secara gratis.

“Setelah ada kesepakatan harga yang ditetapkan sebelumnya dan sudah didata melalui tim identifikasi, kemudian dilakukan pencairan atau pembayaran ternak kepada yang menjual. Distribusi pakan untuk ternak yang berada di tempat penampungan juga dilakukan,” katanya.

Pihaknya juga memfasiitasi swasta yang ingin membeli ternak sapi milik kelompok petani, namun dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. “Dipersilakan dengan standar harga, sehingga peternak korban Merapi tidak dirugikan,” tambahnya.

Nanang menambahkan harapannya untuk penanganan ternak ini, yakni dalam satu bulan ke depan bisa segera selesai. Ternak yang sudah dibeli oleh pemerintah nantinya akan dikembalikan kepada warga yang ternaknya mati melalui bantuan sosial (Bansos).

Kondisi sapi di tempat-tempat penampungan saat ini bermacam-macam. Mayoritas mengalami stress, sakit berat sampai ringan. Paling banyak sapi terkena infeksi saluran pernapasan serta radang (pada sapi perah). Beberapa sapi juga mengalami luka bakar.

Pemerintah berjanji, kepada peternak yang sapinya mati akan diganti. Namun, masih diperlukan waktu untuk mendata secara akurat. Masyarakat diminta proaktif untuk mendaftar kepada pihaknya, baik sapi yang mau dijual maupun yang mati.

Kendala khusus lainnya mengenai identifikasi. Kebanyakan sapi yang mati atau juga karena ditinggal oleh pemiliknya mengungsi, pemilik tidak mengetahui lagi keberadaannya. “Butuh waktu untuk mengatasi hal ini,” katanya.

_________

Kontak         : HartjeWinerungan, KabidHumas BNPB
Telepon       : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp               : 0815 9926 781

Kontak         : Selamatta Sembiring, Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo
Hp               : 08128334942

No. 59/MC.TDBM/11/2010

SIARAN PERS
No. 59/MC.TDBM/11/2010

SULTAN: BANGUN SHELTER, PENGUSAHA HARUS KOORDINASI BNPB

Yogyakarta, 22/11/2010 (12:34 WIB) Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X meminta siapapun yang ingin membantu, terutama para pengusaha, dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban letusan Gunung Merapi, dapat berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Pengusaha dapat menghubungi BNPB untuk melihat contoh shelter atau huntara ini. Harapan saya, pembangunan shelter tidak terhenti,” ujar Sultan dalam acara launching pembuatan huntara, di Posko Jenggala, Desa Babadan, Sleman, Senin (22/11).

Sultan menjelaskan pemerintah akan membangun sekitar 2.500 huntara, sedangkan untuk tahap awal ini dibangun 300 unit dulu. “pembangunan 300 huntara ini diharapkan sebagai upaya memancing para pengusaha agar pembangunannya dapat diteruskan hingga selesai semua 2.500 shelter. Para pengungsi agar tak berlama-lama merasa tak nyaman di pengungsian. Tinggal bersama keluarga di shelter keluarga tentu akan mengurangi beban stress mereka,” jelasnya.

Sebagai pilot project, lokasi shelter bagi korban yang berasal dari Desa Umbul Harjo akan dibangun sebanyak 300 unit di Desa Plosokerep yang berjarak 10,1 km dari puncak Merapi, di atas lahan seluas sekitar 3 hektar. Konstruksi shelter memiliki luas bangunan 36 m2, lantai semen, dinding bambu, atap seng dengan dua kamar tidur lengkap ruang keluarga dan kamar mandi/WC.
Harapan pemerintah, lanjutnya, dengan segeranya warga korban Merapi menempati huntara, maka perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan. "Ekonomi harus tetap bergerak dengan target mereka bisa hidup lebih baik sebelum Merapi erupsi," harap Sultan.

Dalam kesempatan ini, beberapa perwakilan korban Merapi dari Desa Kinahrejo menyampaikan harapan mereka. “Ada 36 yang tewas di desa kami, semuanya masih famili, termasuk satu cucu Mbah Marijan adalah mantu saya. Kita hidup dari beternak, ternak kami yang hilang ada 211 ekor sapi. Kami harap pemerintah bisa mendampingi sampai hidup kami seperti semula,” harap seorang warga.

Menanggapi hal tersebut, Sultan menyampaikan keprihatinannya. Tapi, ia mengingatkan bahwa ancaman Merapi ini bersifat periodik dalam siklus empat atau lima tahun sekali. Jadi, ia mengharapkan warga mau bekerjasama dengan pemerintah untuk bersama-sama bangkit.

“Jangan kuatir, kita harus bangkit lagi. Apapun bantuan yang diberikan, tak ada gunanya bila warga tidak ada survive untuk berhasil mulai dari nol. Kita akan sama-sama tengok ke depan. Tentang tahap berikutnya, nanti kita di shelter berdialog lagi bagaimana ke depan,” papar Sultan.

Sementara itu, Kepala BNPB Syamsul Maarif menjelaskan persiapan membangun shelter sudah dilakukan sejak dua minggu lalu. BNPB telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam menyiapkan lokasi yang layak. Kemudian, lanjutnya, bagi semua pihak harus ada satu komando untuk menghindari kemungkinan adanya kecemburuan masyarakat dalam upaya pemerintah memberi bantuan perumahan ini.

“Silakan bagi siapapun rekan-rekan pengusaha untuk membantu membangun 2.500 huntara. Tapi, jangan membangun sendiri-sendiri. Niat yang bagus juga harus dengan cara yang bagus. Misalnya kita dalam membangun juga melibatkan masyarakat,” jelas Syamsul.

Keterlibatan masyarakat ini juga sebagai upaya untuk mempertahankan kearifan lokal. “Kita angkat localism, silakan rakyat mengerjakan kayu-kayu untuk bahan baku shelter yang biayanya antara 6,5 sampai 7 juta rupiah per unit. Kita dukung pemda sebagai backbone, misalnya perlu listrik atau air, kami akan siapkan bekerjasama dengan PLN dan PDAM.  Strategi ada di BNPB dalam pengerahan sumber daya nasional,” tegasnya.

Terakhir, Kepala BNPB kembali mengingatkan Merapi masih terus melontarkan awan panas, sehingga status masih Awas. Ia minta supaya masyarakat tidak terlena sampai melupakan kewaspadaan. “No more victim! Saya nyatakan lokasi (radius dalam zona bahaya) belum dibuka,“ tegas Syamsul.

_________

Kontak         : HartjeWinerungan, KabidHumas BNPB
Telepon       : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp               : 0815 9926 781

Kontak         : Selamatta Sembiring, Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo
Hp               : 08128334942

Peta Rupabumi (RBI) wilayah ancaman bahaya G. Merapi skala 1 : 25.000