Jumat, 26 November 2010
No. 87/MC.TDBM/11/2010
No. 87/MC.TDBM/11/2010
CASH FOR WORK SERAP 17 RIBU TENAGA KERJA
Magelang, 26/11/2010 (Media Center Kominfo, 21:30) Program Cash for Work di Jawa tengah dan Yogyakarta menyerap 17.000 tenaga kerja selama 10 hingga 15 hari ke depan. Kegiatan ini diharapkan mampu memulihkan dan mempertahankan lapangan kerja masyarakat terdampak bencana Merapi.
Demikian disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif pada acara Launching Hunian Rumah Sementara (Huntara) dan Rehabilitasi Tanaman Salak Lumug, di Desa Dukun, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jum’at (26/11). Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Kasdam IV Diponegoro, Wakapolda Jateng, Bupati Magelang Singgih Sanyoto dan Bupati Kutai Kartanegara Ratih Widyasari.
Pemerintah pusat telah membentuk tim pemulihan ekonomi masyarakat yang juga berkantor di Yogyakarta. Tim ini untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tiba-tiba kehilangan daya beli, untuk diberi kesempatan bersama-sama melakukan kegiatan padat karya.
“Insya Allah dengan semangat kepemimpinan Bapak Gubernur Jateng, maupun para bupati, kita semua bisa bangkit kembali dan seluruh masyarakat mempunyai daya lenting yang tinggi untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Pasti ada hikmah bagi kita semua,” ujar Syamsul.
Dari 21 kecamatan yang ada di kabupaten Magelang, paling tidak ada tujuh kecamatan di sekitar Gunung Merapi yang mengalami kerusakan fisik dan ekonomi yang cukup parah, yaitu kecamatan Srumbung, Dukun, Sawangan, Salam, Muntilan, Mungkit dan Borobudur. Hampir seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang terkait dengan bidang pertanian, utamanya tanaman pangan, perikanan, peternakan dan sebagian perkebunan, mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga akan berdampak pada melemahnya sektor-sektor lainnya.
Salak Lumug adalah komuditas unggulan yang diusahakan oleh masyarakat lereng gunung Merapi di wilayah Magelang. Data terakhir, ada sekitar 2.000 hektar lahan salak, dengan populasi tanaman lebih dari 7,5 juta pohon. “Sebagai contoh di Kecamatan Srumbung mencapai 1.615 hektar, yang dimiliki oleh 9.723 KK. Akibat letusan Gunung Merapi, 80% pohon rusak parah,” jelas Bupati Magelang Singgih Sanyoto.
Akibat tertimbun pasir dan abu vulkanik Gunung Merapi, berdasarkan hasil uji coba cepat yang dilakukan oleh dinas teknis, Salak Lumug yang rusak dengan pelepah rubuh harus segera dipangkas dan disemprot dengan air bersih, agar abu dan pasir yang menempel di batang bisa lepas, sehingga tunas baru atau titik tumbuh batang pohon bisa segera muncul.
Kegiatan penangangan fisik ini, kata dia, perlu segera dilakukan pada November dan Desember, karena bila tidak diselamatkan dalam waktu satu bulan sejak hujan pasir dan abu pada 6 November 2010, dimungkinkan pohon akan mati. Upaya penyelamatan perlu dilakukan secara serempak dan bersama-sama melalui suatu gerakan yang terkoordinasi agar tidak terjadi kerusakan permanen yang bisa mengakibatkan lumpuhnya kegiatan perekonomian masyarakat di wilayah kecamatan Srumbung
Pemasaran Salak Lumug menyebar ke seluruh pelosok tanah air dan mulai diekspor ke beberapa Negara, seperti Malaysia dan Cina.
_________
Kontak : Hermana, BNPB
Telepon : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp : 0812 9691864
Kontak : SelamattaSembiring, BadanInformasiPublikKementerianKominfo
Hp : 08128334942
No. 86/MC.TDBM/11/2010
No. 86/MC.TDBM/11/2010
GUBERNUR JATENG: TINGGALKAN SUASANA KEPEDIHAN
Magelang, 26/11/2010 (Media Center Kominfo, 21:25) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Bibit Waluyo mengajak warganya yang berada di sekitar lereng Gunung Merapi untuk bersemangat menghadapi bencana alam. Masyarakat di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten yang terkena dampak letusan Gunung Merapi diminta beraktivitas seperti sebelum terjadi bencana.
“Kita tinggalkan suasana kepedihan. Mari kita hadapi ke depan dengan penuh kepedulian dan kesungguhan di antara kita dengan bekerja dan bergotong-royong bahu membahu,” kata Bibit dalam sambutannya pada acara penerimaan bantuan bencana Merapi dan launching penyelamatan aset nasional komoditas salak pondoh dan lapangan kerja di Dusun Kersan, Desa Jeruk Agung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, Jateng Jumat (26/11).
Masyarakat yang terkena bencana jangan hanya diam. Apa saja yang diperlukan warga harus dibicarakannya, sehingga pemerintah berusaha membantu agar kehidupan di sekitar lereng Merapi segera pulih. “Kami birokrasi memfasilitasi kepada saudara. Apa yang ingin dibantu silakan bilang saja. Insya Allah bisa membantu supaya pulih. Sandang pangan papan semuanya tercukupi,” ujarnya.
Dikatakan Gubernur, dalam kondisi bencana seperti ini, sebaiknya masyarakat bersyukur Tuhan memberikan peringatan, menunjukkan bahwa kita semua harus kuat menghadapi cobaan. Potensi alam yang ada masih banyak dan bisa dibudidayakan. Pemerintah memberikan bantuan apa saja yang dibutuhkan arga.
“Mari segera lakukan langkah riil. Ayo bangkit. Kita diberikan bantuan tidak usah takut capek. Semuanya harus kerja dengan demikian kita bisa lebih cepat pulih,” tegasnya di hadapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta jajaran, Kesdam IV Diponegoro, Wakapolda Jateng, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Wakil Gubernur, Bupati Magelang, Muspida Kabupaten Magelang, Camat se-Magelang, beserta unsur TNI/Polri serta masyarakat sekitar lereng Merapi di Magelang.
Bupati Magelang Singgih Sanyoto mengatakan, dari 21 kecamatan di Magelang, paling tidak ada 7 kecamatan di sekitar Merapi yang mengalami kerusakan fisik dan ekonomi yang cukup parah. Antara lain di kecamatan Srumbung, Dukun, Salangan, Salam, Muntilan, Ngungkit dan Borobudur. Hampir seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pertanian, utamanya pangan, perikanan, peternakan dan sebagian perkebunan, mengalami kerusakan parah, sehingga berdampak melemahnya sektor lain.
Salah satu yang terkena dampak adalah komoditas pangan unggulan yang cukup terkenal di Magelang, yaitu salak lumug yang jumlahnya sekitar 2.000 hektar lebih dengan populasi mencapai 7,5 juta pohon. Produk salak Srumbung, selain tersebar ke seluruh daerah di indonesia, juga diekspor ke Malaysia dan China. “Srumbung punya 1.615 hektar lahan perkebunan salak yang dimiliki oleh 9.723 KK. Saat ini 80% rusak dan hampir seluruhnya rubuh akibat tertimbun abu pasir dan debu vulkanik,” katanya.
Dikatakannya, agar penyelamatan pohon sekaligus para pekerja, tanaman harus segera dipangkas dan dibersihkan dari debu dan pasir agar tidak mati. Diharapkan, tunas baru akan muncul. Jika tidak ditangani segera, maka kegiatan perekonomian akan lumpuh karena masyarakat bergantung pada salak.
Bupati menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Antara lain bantuan dari Bupati Kutai Kartanegara sebesar Rp1,5 miliar, Asosiasi Pupuk Rp100 juta dan Rp120 juta dari persatuan hajah dan haji se-Jateng.
BNPB juga memberikan bantuan berupa alat potong (parang), sarung tangan, serta sepatu boot kepada para petani untuk dipakai dalam upaya penyelamatan pohon salak.
Selain launching penyelamatan pohon salak, dilakukan juga launching hunian sementara (huntara) yang nantinya akan ditempati oleh korban bencana alam Merapi. Di Kabupaten Magelang tercatat 111 rumah yang hancur dan segera dilakukan perampungan pembangunan huntara. Demikian pula dengan 88 huntara di Boyolali dan 167 di Klaten.
Huntara ditargerkan selesai dalam waktu tiga minggu ke depan, karena ukurannya hanya 4 x 7 meter. Setiap satu lokal dibangun 10 huntara yang dilengkapi fasilitas umum, jalan setapak, air bersih dan kandang ternak.
_________
Kontak : Hermana, BNPB
Telepon : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp : 0812 9691864
Kontak : SelamattaSembiring, BadanInformasiPublikKementerianKominfo
Hp : 08128334942
No. 85/MC.TDBM/11/2010
SIARAN PERS
No. 85/MC.TDBM/11/2010
CASH FOR WORK MERAPI HINGGA 31 APRIL
Yogyakarta, 26/11/2010 (Media Center Kominfo, 20:00)-Pemerintah menetapkan Program Cash for Work (padat karya) dijalankan hingga 31 April 2011 untuk empat kabupaten (Magelang, Klaten, Boyolali dan Sleman) terdampak bencana Merapi di Jawa tengah dan DI Yogyakarta. Bentuk kegiatan padat karya ini diserahkan kepada masing-masing kementerian dan lembaga yang pro rakyat dengan pendanaan bersumber dari APBN.
Menurut Sujana Royat, Deputi Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarat, sekaligus Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Masyarakat, timnya bertugas mendorong masyarakat mendapatkan pendapatan tunai. “Terutama pengungsi, setelah mereka mendapat jaminan hidup berupa beras dan lauk pauk serta hunian sementara, mereka juga butuh usaha dan kerja,” jelasnya di Media Center Tanggap Darurat Merapi Jalan Kenari No 14A, Yogyakarta, Jumat (26/11).
Sebelumnya, Program Cash for Work sudah diluncurkan untuk membantu petani salak di Desa Srumbung. Sekitar 2.500 hektar salak pondoh, sebagai aset ekonomi masyarakat, dipulihkan. “Kalau kita telat memulihkan, maka akan rusak dan mulai dari nol dan menunggu lima tahun lagi. Dengan program ini, diharapkann dua tahun lagi sudah berproduksi dengan kualitas baik,” kata Sujana.
Dijelaskan, Tim Pemulihan Ekonomi Masyarakat dibentuk Menko Kesra sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Gubernur Jateng dan DIY serta Kepala BNPB. Tim ini juga merupakan hasil dari Sidang Kabinet dengan arah penggunaan dana untuk pemulihan ekonomi masyarakat. “Presiden sudah mengirim surat kepada Menteri Keuangan tentang revisi DIPA 2010, termasuk sisa anggaran yang bisa dipergunakan untuk di sektor masing-masing,” jelasnya.
Melalui Surat Edaran Menteri Keuangan, masing-masing kementerian dan lembaga pro rakyat bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk Cash for Work. “Intinya adalah memfungsikan kembali sarana dan prasarana umum. Sedangkan pemahaman secara luas adalah memulihkan sarana ekonomi masyarakat,” kata Sujana.
Data hingga hari ini, ujar Sujana, tersedia Rp551,796 miliar, yang antara lain dari Kementerian Pendidikan Nasional Rp299,664 miliar, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,9 miliar, Kementyerian Perumahan Rakyat Rp2,616 miliar (belum termasuk untuk perumahan Rp177,4 miliar), Kementerian Sosial Rp15 miliar, Kementerian PU Rp12 miliar dan BNPB Rp9 miliar. Data ini akan terus bertambah dengan pengawasan di bawah tim.
_________
Kontak : Hermana, BNPB
Telepon : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp : 0812 9691864
Kontak : SelamattaSembiring, BadanInformasiPublikKementerianKominfo
Hp : 08128334942
Audio:
Audio:
No. 84/MC.TDBM/11/2010
SIARAN PERS
No. 84/MC.TDBM/11/2010
SUBANDRIYO: WASPADAI BANJIR LAHAR HUJAN
Yogyakarta, 26/11/2010 (Media Center Kominfo, 19:00)-Erupsi Gunung Merapi masih berlangsung, meskipun intensitasnya menurun. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengkhawatirkan ancaman bencana sekunder, yakni banjir lahar dingin, apabila terjadi hujan sangat deras selama berjam-jam di hulu sungai-sungai di lereng Merapi.
“Istilah yang lebih tepat adalah banjir lahar hujan. Letusan Gunung Merapi telah mengeluarkan produk vulkanik sebanyak 130 juta meter kubik (estimasi berdasarkan emisi gas SO2 dari citra satelit OMI) yang berisiko menimbulkan banjir lahar hujan apabila terjadi hujan sangat deras dengan curah hujan lebih dari 40 mm selama dua jam berturut-turut di wilayah hulu sungai,” papar Kepala BPPTK Subandriyo pada Workshop Penyusunan Rencana Kontinjensi Dalam Menghadapi Bencana Lahar Dingin, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DIY (24-26 November 2010) dan difasilitasi BNPB.
Acara tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur DIY Ir Bayudono. Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Subandriyo (Kepala BPPTK Yogyakarta), Budi Waluyo (BMKG Stasiun Geofisika Yogyakarta) dan Imam Marjanto (Balai Besar Serayu-Opak).
Budi Waluyo dari BMKG Stasiun Geofisika Yogyakarta memaparkan berdasarkan musim dan perilaku angin yang melintas di wilayah Indonesia pada Desember 2010 sampai Februari 2011, diperkirakan terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Provinsi DIY dan Jawa Tengah.
Sedangkan Imam Marjanto dari Balai Besar Serayu-Opak menyatakan bahwa 224 Dam Sabo yang terdapat di wilayah lereng Merapi hanya dapat menampung kurang lebih 10 juta meter kubik material merapi. Saat ini terdapat sekitar 94 juta meter kubik material vulkanik yang berpotensi menimbulkan banjir lahar hujan. Sungai-sungai yang menjadi pusat perhatian dalam acara ini adalah Sungai Boyong-Code, Gendol Opak dan Kuning, karena aliran ketiga sungai ini melewati wilayah pemukiman di Provinsi DIY.
Berdasarkan kondisi di atas, Pemerintah Provinsi DIY merasa perlu mengantisipasi ancaman bencana sekunder banjir lahar hujan ini. Melalui workshop yang diikuti secara aktif oleh aparat-aparat instansi terkait dari Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, diharapkan muncul kesiapan dan kesepakatan lintas sektoral dalam menyusun rencana kontinjensi menghadapi ancaman banjir lahar hujan ini. Kontinjensi adalah suatu kondisi tak terduga yang mungkin terjadi, tetapi ada kemungkinan kondisi yang dimaksud tidak akan terjadi.
Selama tiga hari dua malam, para peserta dipandu oleh Dr Eko Teguh Paripurna (Dosen Teknik Geologi dan Direktur Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana LPPM UPN “Veteran”) dalam menyusun draft rencana kontinjensi yang terdiri dari kegiatan kesiapsiagaan, pemetaan dan pelaksanaan sistem peringatan dini, rencana evakuasi bila benar-benar terjadi banjir lahar hujan, manajemen tempat pengungsian, perencanaan dapur umum, perencanaan layanan kesehatan dan perlindungan terhadap aset-aset vital yang mungkin terkena dampak. Harapan lain dari penyusunan draft rencana kontijensi ini adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi seluruh personil yang terlibat dalam penanggulangan banjir lahar hujan ini, karena semua permasalahan dan risiko yang mungkin muncul sudah dipetakan terlebih dahulu.
Acara berakhir pada Jumat sore tanggal 26 November dan ditutup oleh Asisten Gubernur DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dr Andung prihadi Santoso MKes dan dilakukan serah terima secara simbolis draft rencana kontijensi menghadapi banjir lahar hujan. Selanjutnya draft tersebut akan dievaluasi dan direvisi terlebih dahulu sebelum disahkan sebagai rencana kontijensi yang baku. Walaupun begitu, semua pihak tetap berharap bahwa banjir lahar dingin yang dikawatirkan tidak akan pernah terjadi, sehingga rencana kontinjensi yang disusun tidak perlu diaktifkan atau dijalankan.
_________
Kontak : Hermana, BNPB
Telepon : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp : 0812 9691864
Kontak : Selamatta Sembiring, Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo
Langganan:
Postingan (Atom)