SIARAN PERS
No. 59/MC.TDBM/11/2010
SULTAN: BANGUN SHELTER, PENGUSAHA HARUS KOORDINASI BNPB
Yogyakarta, 22/11/2010 (12:34 WIB) Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X meminta siapapun yang ingin membantu, terutama para pengusaha, dalam pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban letusan Gunung Merapi, dapat berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Pengusaha dapat menghubungi BNPB untuk melihat contoh shelter atau huntara ini. Harapan saya, pembangunan shelter tidak terhenti,” ujar Sultan dalam acara launching pembuatan huntara, di Posko Jenggala, Desa Babadan, Sleman, Senin (22/11).
Sultan menjelaskan pemerintah akan membangun sekitar 2.500 huntara, sedangkan untuk tahap awal ini dibangun 300 unit dulu. “pembangunan 300 huntara ini diharapkan sebagai upaya memancing para pengusaha agar pembangunannya dapat diteruskan hingga selesai semua 2.500 shelter. Para pengungsi agar tak berlama-lama merasa tak nyaman di pengungsian. Tinggal bersama keluarga di shelter keluarga tentu akan mengurangi beban stress mereka,” jelasnya.
Sebagai pilot project, lokasi shelter bagi korban yang berasal dari Desa Umbul Harjo akan dibangun sebanyak 300 unit di Desa Plosokerep yang berjarak 10,1 km dari puncak Merapi, di atas lahan seluas sekitar 3 hektar. Konstruksi shelter memiliki luas bangunan 36 m2, lantai semen, dinding bambu, atap seng dengan dua kamar tidur lengkap ruang keluarga dan kamar mandi/WC.
Harapan pemerintah, lanjutnya, dengan segeranya warga korban Merapi menempati huntara, maka perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan. "Ekonomi harus tetap bergerak dengan target mereka bisa hidup lebih baik sebelum Merapi erupsi," harap Sultan.
Dalam kesempatan ini, beberapa perwakilan korban Merapi dari Desa Kinahrejo menyampaikan harapan mereka. “Ada 36 yang tewas di desa kami, semuanya masih famili, termasuk satu cucu Mbah Marijan adalah mantu saya. Kita hidup dari beternak, ternak kami yang hilang ada 211 ekor sapi. Kami harap pemerintah bisa mendampingi sampai hidup kami seperti semula,” harap seorang warga.
Menanggapi hal tersebut, Sultan menyampaikan keprihatinannya. Tapi, ia mengingatkan bahwa ancaman Merapi ini bersifat periodik dalam siklus empat atau lima tahun sekali. Jadi, ia mengharapkan warga mau bekerjasama dengan pemerintah untuk bersama-sama bangkit.
“Jangan kuatir, kita harus bangkit lagi. Apapun bantuan yang diberikan, tak ada gunanya bila warga tidak ada survive untuk berhasil mulai dari nol. Kita akan sama-sama tengok ke depan. Tentang tahap berikutnya, nanti kita di shelter berdialog lagi bagaimana ke depan,” papar Sultan.
Sementara itu, Kepala BNPB Syamsul Maarif menjelaskan persiapan membangun shelter sudah dilakukan sejak dua minggu lalu. BNPB telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam menyiapkan lokasi yang layak. Kemudian, lanjutnya, bagi semua pihak harus ada satu komando untuk menghindari kemungkinan adanya kecemburuan masyarakat dalam upaya pemerintah memberi bantuan perumahan ini.
“Silakan bagi siapapun rekan-rekan pengusaha untuk membantu membangun 2.500 huntara. Tapi, jangan membangun sendiri-sendiri. Niat yang bagus juga harus dengan cara yang bagus. Misalnya kita dalam membangun juga melibatkan masyarakat,” jelas Syamsul.
Keterlibatan masyarakat ini juga sebagai upaya untuk mempertahankan kearifan lokal. “Kita angkat localism, silakan rakyat mengerjakan kayu-kayu untuk bahan baku shelter yang biayanya antara 6,5 sampai 7 juta rupiah per unit. Kita dukung pemda sebagai backbone, misalnya perlu listrik atau air, kami akan siapkan bekerjasama dengan PLN dan PDAM. Strategi ada di BNPB dalam pengerahan sumber daya nasional,” tegasnya.
Terakhir, Kepala BNPB kembali mengingatkan Merapi masih terus melontarkan awan panas, sehingga status masih Awas. Ia minta supaya masyarakat tidak terlena sampai melupakan kewaspadaan. “No more victim! Saya nyatakan lokasi (radius dalam zona bahaya) belum dibuka,“ tegas Syamsul.
_________
Kontak : HartjeWinerungan, KabidHumas BNPB
Telepon : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp : 0815 9926 781
Kontak : Selamatta Sembiring, Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar