Kamis, 25 November 2010

No. 74/MC.TDBM/11/2010

SIARAN PERS
No. 74/MC.TDBM/11/2010


MASA TANGGAP DARURAT MERAPI HINGGA 9 DESEMBER 2010

Yogyakarta, 25/11/2010 (Media Center Kominfo, 12:00)– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan masa Tanggap Darurat Bencana Alam Gunung Merapi diperpanjang hingga 9 Desember 2010. Keputusan ini hasil kesepakatan bersama Gubernur Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Menurut Kepala BNPB, perpanjangan masa Tanggap Darurat dilakukan mengingat status Merapi masih pada Level 4 atau ‘Awas’ disertai adanya potensi ancaman lahar dingin dan awan panas. Ditambah lagi cuaca akhir-akhir ini hujan turun cukup deras, sehingga bisa berpotensi memicu banjir lahar. ”Masa tanggap darurat diperpanjang, resminya akan disampaikan Gubernur DI Yogyakarta dan Jawa Tengah,” kata Syamsul Maarif di Media Center Tanggab Darurat Bencana Merapi  di Jalan Kenari No 14A Yogyakarta, Kamis (25/11).
Dijelaskan, masa Tanggap Darurat semula sejak 26 Oktober hingga 25 November 2010. Dengan perpanjangan ini, maka pihak BNPB terus memusatkan perhatian kepada para pengungsi korban bencana dengan memberikan pelayanan dalam hal kebutuhan dasar hidup.
Terkait potensi banjir lahar, Syamsul mengatakan saat ini volume material vulkanik sangat besar. Potensi banjir lahar dingin bisa terjadi akibat penyimpangan aliran air sungai yang penuh timbunan material vulkanik.
BNPB sudah bekerjasama dengan Kementerian dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaiki saluran air dan tanggul agar tidak menjadi bencana sekunder.
Sedangkan untuk mengantisipasi usainya masa Tanggap Darurat nanti, saat ini pihaknya sudah merancang bangunan hunian sementara (huntara) bagi pengungsi dan cash for work dimana terdapat sejumlah lahan perkebunan salak yang mati apabila tidak segera ditangani. “Selain menangani huntara ada juga aset lapangan pekerjaan. Kami bukan ingin membantu pemilik Salak, tetapi menyelamatkan 17.000 lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Untuk membicarakan persiapan masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB akan mengadakan rapat koordinasi pada Kamis (25/11) malam bersama Gubernur DIY dan Gubernur Jateng dengan mengundang semua bupati/walikota.
Dalam kesempatan itu, Syamsul Maarif juga menyampaikan situasi terakhir pengungsi yang kini  berjumlah 111.000 orang, tersebar di 707 titik di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Dia menjelaskan masih terdapat kesimpangsiuran mengenai data jumlah pengungsi. Apalagi ditambah dengan adanya perubahan batas daerah aman. “Ternyata masih perlu verifikasi,” katanya.
_________

Kontak         : Hermana, BNPB
Telepon       : 0274 – 547 359 (Hotline Media Center)
Hp               : 0812 9691864
Kontak         : SelamattaSembiring, BadanInformasiPublikKementerianKominfo
Hp               : 08128334942         

Tidak ada komentar:

Posting Komentar